Percepatan penerapan BBM satu harga

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) melakukan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara nasional di aula Hotel Sermani Sabtu (24/11/2018). Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan BPH Migas nomor 06 Tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat Penyalur‚ serta dalam rangka melakukan pengaturan agar ketersediaan dan pendistribusian BBM yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini anggota Komisi VII DPR RI ibu Andi Yuliani Paris, anggota komite BPH Migas Bapak sumihar Panjaitan, Gubernur Sulawesi Selatan atau yang mewakili, Bupati Pangkep atau yang mewakili, Bupati Sidrap atau yang mewakili, Bupati Soppeng atau yang mewakili, Retail fuel marketing Manager PT Pertamina MOR VII Bapak I Ketut Permadi Arya Kumara serta peserta sosialisasi yang hadir.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddi A, S.Sos., M.M. menyatakan Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ketersediaan sumber daya yang memadai dan layak didayagunakan baik itu berupa sumber daya manusia sumber daya alam dan sumber daya teknologi. Indonesia patut bersyukur Salah satu hasil alam yang berpotensi adalah minyak bumi ini artinya hasil alam berupa minyak bumi jika dikelola dan didayagunakan secara baik dan optimal akan menjadikan negaranya sebagai pengekspor neto.

BBM merupakan komoditi yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat baik itu di negara maju maupun di negara berkembang, dibutuhkan oleh masyarakat berdaya Beli tinggi maupun masyarakat yang berdaya beli rendah,  adanya kenaikan harga BBM berimplikasi pada seluruh sektor industri ekonomi dan corak kehidupan masyarakat secara umum dapat dipahami bahwa Seluruh aktivitas manusia membutuhkan transportasi dan distribusi tentunya aktivitas transportasi distribusi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tidak terlepas dari keperluan akan BBM , kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan efek berkelanjutan terhadap berbagai sektor kehidupan industri dan masyarakat pada umumnya Oleh sebab itu , dapat dipahami jika diketahui bahwa kenaikan harga BBM berimplikasi pada makro ekonomi Indonesia.

Adanya kenaikan harga BBM di Indonesia tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun terutama yang dirasakan oleh masyarakat berdaya beli rendah dan miskin,  pertama bagi mereka yang berada di perkotaan dan juga bagi mereka yang berada di wilayah pedesaan.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum penguasaannya diatur agar pemanfaatan yang terbuka bagi semua pemakai.

Pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini sebagai lokus pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi penyalur khusus penyaluran rangka percepatan penerapan BBM 1 harga secara nasional , sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini Kabupaten Wajo dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa,  yang tersebar di 14 kecamatan dengan komoditi andalan berupa hasil pertanian perkebunan dan perikanan serta industri tekstil yang juga sebagai salah satu kabupaten penghasil gas bumi yang sangat potensial di negeri ini, 

Dalam  kesempatan ini saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wajo sangat berharap penerapan BBM 1 harga secara nasional ini dapat segera diimplementasikan karena kebijakan ini akan memangkas laju inflasi daerah dan nasional secara signifikan menutup sambutannya ( Humas Pemkab Wajo )